Putra Soroti Pemulihan Kesejahteraan Pelaku Pariwisata
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan.
Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR Komisi X fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan menyoroti langkah pemulihan kesejahteraan para pelaku pariwisata harus menjadi fokus utama Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di tahun 2022 paska pandemi Covid-19.
"Pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak paling awal oleh pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Di Indonesia pandemi COVID-19 juga menghantam sektor pariwisata. Jumlah wisatawan mancanegara pada periode Januari sampai Agustus 2020 turun hingga 68,17 persen dibanding tahun 2019 (Kemenparekraf.go.id, 2020). Banyak pekerja pariwisata mengalami pemutusan hubungan kerja, dan banyak usaha sektor jasa pariwisata yang bangkrut," katanya dalam Raker Komisi X dengan jajaran Kemenparekraf di kawasan Senayan Jakarta, Kamis (2/6).
Menurut Putra, dengan situasi tersebut, seharusnya anggaran pemulihan pariwisata tidak mengalami tren penurunan. Pagu indikatif anggaran Kemenparekraf tahun 2023 hanya sebesar Rp 3,3 triliun atau turun 17,53% dari DIPA anggaran tahun 2022 senilai Rp 4,02 triliun. Sedangkan Pagu Kemenparekraf tahun 2021 sebesar Rp 4,9 triliun. "Penurunan anggaran ini membuat paparan harus dibuat lebih panjang supaya kita lebih yakin dalam memberikan arahan dan dukungan," katanya.
Penurunan anggaran ini kalau bicara pagu indikatif, tambah Putra, menunjukan ada prioritas lain yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2023 bukan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreafif. Namun demikian, "Ada dua hal yang harus digarisbawahi dan perlu dibawah dalam konsinyering nanti. Pertama adalah kita meminta kalau boleh ada data real time untuk mengetahui secara pasti berapa dan siapa saja pelaku pariwisata yang terdampak baik korban PHK, diberhentikan sementara, ‘dirumahkan’, dan sebagainya," katanya.
Putra mengatakan, pengentasan masalah pekerja pariwisata dan usaha untuk memastikan kesejahteraan mereka perlu dilandasi oleh data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemulihan pariwisata harus mampu menjamin ketersediaan data yang terpercaya dan komprehensif, untuk mengantisipasi hal serupa di masa datang, baik itu data-data terkait pekerja pariwisata maupun data-data jenis lain.
"Ketersediaan data real time ini menyangkut para stakeholder konstituen kami di Dapil dari anggota DPR Komisi X yang pada tahun 2023 harus merasakan manfaatnya. Jangan sampai nanti tahun 2023 dengan anggaran yang sedikit, anggota DPR Komisi X tidak memperjuangkan mereka," tegasnya.
Kedua, kata Putra, adalah pelibatan aktif dari pelaku pariwisata kreatif lokal dalam menyusun program pemulihan pariwisata. Memang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama namun pelaku pariwisata yang dilibatkan akan lebih banyak. "Di sektor pariwisata jangan terus menerus bicara program top down, melainkan juga harus ada program bottom up yang dikawinkan dengan kearifan lokal," katanya.
Untuk itu, dalam rangka pemulihan pariwisata nasional, Kemenparekraf perlu melakukan reposisi peran sebagai fasilitator yang menjembatani masyarakat lokal di destinasi pariwisata dengan sektor industri, investor swasta, media, akademisi dan lainnya. Reposisi peran ini dapat menciptakan proses pembangunan dan perencanaan pariwisata yang bottom up. Artinya suatu destinasi tumbuh secara organik dari masyarakat lokal bukan didesain secara top down oleh pemangku kepentingan di atas.
"Pemulihan pariwisata akan berlangsung cepat , bila setiap pemangku kepentingan pariwisata mengambil porsi yang sesuai, dan yang satu tidak lebih dominan dari yang lain. Hal ini terkait pula dengan dinamika kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan, yang sebaiknya mementingkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, alih-alih mengutamakan kepentingan politik atau ekonomi yang temporer." katanya.
Sumber: Gesuri.id
