loader

Please Wait ...

Ali Imron Hamid
| Minggu, 29 Jan 2023

Putra Ingatkan Nadiem Agar Dana PIP Tidak Terblokir

Putra: Pemblokiran dana PIP tentunya tidak sejalan dengan program wajib belajar yang sudah dipaparkan di awal.
Putra Ingatkan Nadiem Agar Dana PIP Tidak Terblokir Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan dalam Raker dengan Kemendikbudristek, Rabu pekan lalu di Jakarta.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mengingatkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makariem untuk kembali menyisir ulang pos anggaran di kementerian yang bisa dilakukan automatic adjustmen, sehingga diharapkan dengan penyisiran ulang itu pos anggaran untuk beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) tidak perlu terkena penyesuaian.

"Memang yang menjadi fokus saya itu soal automatic adjustment, kalau dulu kita bicara soal focussing anggaran sekarang ada automatic adjustment.  Nah Mas Menteri dan Bu Sekjen serta jajaran, yang bikin saya agak was-was dan deg-degan itu kan adalah ketika jajaran Kementerian Pendidikan itu mengambil kesepakatan bahwa yang akan dilakukan automatic adjustment itu adalah dana PIP sebesar Rp1.048,1 miliar. Senyampang dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andreas dari NTT dan juga Kak Vanda dari Manado, kami dari Jakarta Timur juga ini apakah memang ini sudah final terkait dengan penggunaan pemblokiran dana PIP ini ya ?" kata Putra di dalam Raker dengan Kemendikbudristek, Rabu pekan lalu di Jakarta.

Menurut Putra, dengan adanya pemblokiran dana PIP tersebut tentunya tidak sejalan dengan program wajib belajar yang sudah dipaparkan di awal. Sebab seperti  kita  tahun, manfaat dana PIP bagi anak sekolah itu sangat nyata sekali di tengah masyarakat. Namun ini kemudian Kementerian malah mengambil langkah atau keputusan pemblokiran. "Untuk itu  saya ingin mengajak Mas menteri apakah mungkin masih ada kesempatan untuk melakukan penyisiran ulang terkait dengan mata anggaran yang akan digunakan untuk automatic adjustment ini?" kata  Putra

"Apakah itu masih dimungkinkan disisir ulanng lagi, karena itu hal yang sangat sensitif ya, ketika ibu Sekjen dan Mas menteri menyampaikan dua hal yakni pip dan tunjangan guru itu kena langsung ke murid dan kena langsung ke guru. Saya rasa untuk bijaksananya mungkin ya untuk dicoba disisir ulang terkait dengan automatic adjustment tadi," lanjutnya

Menurut  Putra, bila dilihat dari surat Kementerian Keuangan ini kan kaitannya ada dengan belanja barang. "Jadi sebaiknya Ibu Sekjen tadi mencarikan yang rupiah murni gitu kan ya dan lain-lain dan lain-lain. Nah ini karena kita adalah lembaga politik dan kita juga adalah punya konstituen masing-masing Untuk itu saya mendesak kepada kementerian, kalau bisa mereviiew kembali," tandasnya.

Selain menyoroti masalah pemblokiran dana PIP, disisi lain PUtra juga mengapresiasi langkah cepat Mas Menteri dalam mereview  akun SIPlah. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri merupakan merupakan terobosan.

"Tapi Mas Menteri ini harus dilakukan dengan cepat cepat sekali Kenapa karena satu dua hari terakhir ini saya melakukan pengecekan langsung terhadap 20 item yang perbedaan harga dengan di market place itu 100% bahkan lebih," kata Putra.  

"Jangan sampai masalah rasa keadilan itu muncul dan terus juga kenapa kita seolah-olah ada monopoli di SIPlah, saya cek langsung dari mulai dari harga proyektor, charger, PC dan lain sebagainya sampai whiteboard saya komparasi langsung. Dan memang terjadi perbedaan harga yang mencolok untuk itu saya mendorong agar review dipercepat ya sehingga look and fill-nya oleh mereka yang beli terutama rasa keadilan itu dapat gitu.

Selain menyoroti masalah akun SIPlah, Putra juga mengapresiasi capaian-capaian program Merdeka Belajar. Namun demikian, sejalan dengan semangat automatic adjustment Kementerian Pendidikan tidak perlu lagi menambah episode baru Merdeka Belajar. Pasalnya saat ini saja episode Merdeka Belajar sudah mencapai 23 episode. Susah terlalu banyak. 

"Kalau masih ditambah lagi episodenya, maka akan berdampak pada anggarann. Untuk itu perlu kiranya agar Kementerian bisa menjaga sustainabilitas program yang sudah ada apalagi tahun 2023 ini adalah tahun politik, bagaimana agar jangan sampai nanti ganti menteri-ganti kebijakan dan lain sebagainya," tandasnya. 

"Jadi tashun 2023 itu harus dipastikan bukan menambah program, tapi lebih mendalami episode-episode Merdeka Belajar yang sudah ada," pungkasnya.

Sumber: Gesuri.id

QUOTE
quote
quote
quote
quote
quote