Ujian Nasional 2020 Ditiadakan, Putra Apresiasi
Anggota DPR RI Putra Nababan. Foto: Gesuri.id/ Elva Nurrul Prastiwi.
Jakarta, PutraNababan.com - Anggota DPR RI Putra Nababan mendukung ditiadakannya Ujian Nasional (UN) tahun ini dikarenakan wabah virus Corona Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia.
Keputusan meniadakan UN, menurut Putra, akan banyak membantu menyelamatkan jutaan anak didik dan para guru.
“Saya sangat apresiasi hasil rapat konsultasi Mendikbud Nadiem Makarim dengan pimpinan Komisi X semalam yang sepakat untuk meniadakan Ujian Nasional tahun ini,” kata Putra Nababan yang berada di komisi bidang pendidikan ini di Jakarta, Selasa (24/3).
Seperti diketahui, Senin (23/3) malam pimpinan Komisi X DPR RI bersama jajarannya melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi X DPR RI melalui sistem video confrence. Sejatinya, pergantian UN menjadi model survei karakter baru akan dilaksanakan tahun depan, yakni 2021.
“Ujian Nasional untuk murid-murid SD, SMP dan SMA jika dilaksanakan tahun ini dapat membahayakan kesehatan jutaan murid, para guru dan keluarga mereka semua,” kata Putra Nababan dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dan jika dilaksanakan secara online (daring, red), belum tentu secara infrastruktur fasilitasnya siap untuk digunakan. Pengawasan guru terhadap murid saat sedang menjalankan ujian juga memiliki kendala.
“Sehingga menurut saya memang sudah tepat jika UN ditiadakan. Kita fokuskan anak didik dan para guru untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar secara online hingga akhir semester ini,” kata mantan wartawan ini.
Ketika gagasan pengalihan UN menjadi survei karakter disampaikan oleh Mendikbud akhir tahun lalu, Putra pernah mempertanyakan mengapa tidak dilaksanakan tahun 2020 saja. Waktu itu kementerian ingin tetap mengadakan UN dengan pertimbangan banyak orang tua yang sudah mengeluarkan biaya untuk mempersiapkan anak-anaknya mengikuti ujian nasional.
“Dua orang anak saya tahun ini seharusnya ikut UN. Mereka kelas 3 SMP dan 6 SD. Dan memang persiapan yang dilakukan oleh kedua anak saya dan sekolah sudah cukup panjang agar mereka benar-benar siap menghadapi UN,” tutur Putra.
Pada kesempatan ini, Putra kembali mengingatkan kepada Mendikbud untuk mempersiapkan cetak biru dan peta jalan pendidikan Indonesia khususnya dengan adanya assesmen kompetensi minimum dan survey/pemetaan karakter dengan memperhatikan kemampuan dan distribusi guru, sarana prasarana, dan peserta didik.
“Kami di Komisi X juga telah meminta Kemendikbud mengarahkan survei/pemetaan karakter untuk pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila,” kata Putra.
Sementara itu Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menjelaskan, rapat konsultasi menyebutkan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dari tingkat SMA, SMP, hingga SD ditiadakan.
Kesepakatan ini didasarkan atas penyebaran Covid-19 yang kian masif. Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pekan depan. Pun begitu dengan UN SMP serta SD yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.
Huda mengatakan saat ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai penganti UN.
Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).
Syaiful menegaskan jika USBN via daring tidak bisa dilakukan maka muncul opsi terakhir, yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumalatif siswa selama belajar di sekolah.
