Jokowi Tak Ada Niat Urus Maritim, Ganjar-Mahfud Percepat Program
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Putra Nababan. (Sumber: DPR RI)
JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Putra Nababan menyebut program kemaritiman di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mandeg.
Ia bahkan membenarkan bahwa tak ada niat dari pemerintah untuk melaksanakan program kemaritiman, sebagaimana diucapkan oleh bakal calon presiden (bacapres)n PDIP Ganjar Pranowo saat menyampaikan pidato pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11/2023).
"Betul (nggak niat, red), karena tidak dilaksanakan dengan niat. Kan itu harus dikritik? Itu akan kami percepat karena dengan Ganjar kami akan mempercepat program kemaritiman," terang Putra Nababan di dialog Kompas Petang, Kompas TV, Jumat (10/11/2023).
Ia mengklaim, PDIP akan mempercepat program kemaritiman dengan salah satunya mengakselerasi 11 potensi maritim yang merupakan program ekonomi biru.
"Yang disampaikan Ganjar itu kaitannya dengan ekonomi biru, jadi maritim itu sudah on the track, cuma di eranya Pak Jokowi ini mandeg, ngga bergerak," ujarnya.
Ia lantas menduga bahwa menteri-menteri di bawah kabinet Presiden Jokowi tidak membaca visi dan misi Presiden.
"Ini apa karena menteri-menterinya nggak pernah baca visi dan misinya, masuk di tengah jalan atau gimana?" tanyanya.
Saat ditanya mengapa baru mengkritisi program Jokowi belakangan ini. Politisi sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengaku PDIP telah mendesain sikap atau positioning Ganjar sejak bulan Maret 2023.
"Sejak bulan Maret yang lalu, kami salah satu pendesainnya bahwa positioning Pak Ganjar memang tidak hanya melanjutkan Pak Jokowi, kalau melanjutkan itu nge-bebek kan? Kita mau Pak Ganjar itu melakukan percepatan," jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa percepatan yang akan dilakukan Ganjar jika terpilih menjadi presiden dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 itu merupakan bentuk melanjutkan program dari kader PDIP sebelumnya.
"Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu akan kami bawa, akan kami lakukan, bedanya kami akan melakukan percepatan," terangnya.
"Artinya, karena pak Jokowi tidak mampu melaksanakannya, nggak apa-apa. Artinya beliau adalah seorang kader, nah dilanjutkan oleh kader dengan percepatan," sambungnya.
Ia menegaskan bahwa PDIP sudah bersikap sejak sebelum Jokowi meninggalkan partai berlambang kepala banteng itu.
Sumber: Kompas TV
