loader

Please Wait ...

Ali Imron Hamid
| Senin, 03 Agst 2020

Sekolah Dalam Kondisi Penuh Keterbatasan

Sekolah swasta juga perlu diselamatkan dengan skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti sekolah negeri.
Sekolah Dalam Kondisi Penuh Keterbatasan Rakyat Merdeka, Minggu 2 Agustus 2020, halaman 2.

Bagaimana kondisi sekolah di masa pandemi Covid-19?

Saat ini, kondisi sekolah, baik itu pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi, dalam hal ini kampus-kampus swasta, kondisinya penuh keterbatasan.

Keterbatasan bagaimana?

Peralihan dari belajar tatap muka, kemudian diganti menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) membawa konsekuensi lain, yakni pembengkakan biaya kuota internet demi mengikuti pelajaran atau kuliah tersebut.

Di satu sisi, situasi Covid membuat banyak orangtua wali murid terpaksa kehilangan pekerjaan, sehingga ini membuat siswa kesulitan untuk mendapatkan kuota, guna mengikuti pelajaran.

Tolong berikan contoh yang kesulitan mengikuti PJJ?

Di Jakarta Timur misalnya, masih ada saja orangtua siswa, termasuk siswanya yang tidak memiliki HP android dan kesulitan untuk mendapatkan wifi.

Kondisi ini membuat mereka mengungsi ke temannya demi bisa belajar bersama. Bahkan, ada guru yang terpaksa mendatangi rumah siswanya mengantarkan soal-soal ujian dan kembali lagi sore hari untuk mengambil jawaban siswa tersebut.

Pihak sekolah swasta mengeluhkan kurang diperhatikan pemerintah. Apakah swasta tidak dianggap sebagai bagian dari pendidikan?

Tentunya ini sangat miris, mengingat belum begitu besar perhatian pemerintah terhadap kondisi sekolah swasta yang terus berupaya bertahan di masa Covid-19.

Padahal, saat ini banyak guru swasta yang telat mendapatkan honor. Bahkan, ada sekolah yang terpaksa mencari utang demi bisa membayar para guru tersebut. Tentunya ini tidak kita inginkan.

Semestinya bagaimana?

Sekolah swasta juga punya tujuan yang sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah swasta itu adalah mitra dalam memajukan anak bangsa. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat keberadaan sekolah swasta. Karenanya, di masa depan, kemitraaan pemerintah dengan sekolah swasta dan negeri harus diperkuat.

Tentunya kita mendukung keberadaan konsep public private partnership (PPP). Kemitraan antara pemerintah, swasta dan negeri. Sehingga, kita harus mendorong investasi lebih besar di dunia pendidikan.

Tidak sedikit yang mengeluhkan kebangkrutan sekolah swasta di masa pandemi ini. Apakah yang bisa dilakukan untuk menolong mereka?

Perlu ada kemitraan bersama antara pemerintah, swasta dan negeri agar
mereka bisa tetap bertahan. Tanpa partisipasi dari pemerintah, sulit bagi
sekolah swasta untuk tetap bertahan.

Apalagi, contohnya, saat ini banyak siswa di Jakarta Timur yang tidak mau membayar uang sekolah, karena merasa bahwa di masa pendidikan jarak jauh ini, mereka tidak pernah ke sekolah. Malah, di rumah sangat menyedot biaya untuk mengikuti pelajaran secara online.

Apakah jalan keluarnya?

Sekolah swasta juga perlu diselamatkan dengan skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti sekolah negeri.

Apakah ada kebijakan yang dibahas untuk perkembangan dunia pendidikan, khususnya sekolah swasta dan kampus swasta?

Tentunya cetak biru pendidikan harus menegaskan posisi swasta sebagai mitra pemerintah di sektor pendidikan. Harus terjadi kemitraan antara pihak swasta dan pihak pemerintah, untuk menjadi mitra harus sejajar.

Selama ini, anggaran pendidikan yang dialokasikan 20 persen dari APBN belum bisa memberi layanan pendidikan merata di seluruh Indonesia. Makanya, kemitraan dengan pihak swasta penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Apa saran Anda?

Pemerintah dan swasta perlu sejajar di sektor pendidikan. Sebab, hal ini bisa memberikan independensi atau kemerdekaan bagi sekolah swasta.

Artinya, pemerintah tidak perlu menyamakan aturan untuk sekolah negeri dan swasta.

Sebagai contoh, masih ada dinas pendidikan di salah satu daerah yang mewajibkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah swasta mengikuti aturan pemerintah setempat, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi.

Bukankah itu untuk keseragaman sistem PPDB?

Kalau sekolah negeri wajar. Kalau swasta dipaksa, ini artinya bukan mitra. Artinya, menempatkan swasta sebagai bawahan.

Padahal jelas, pemerintah daerah juga butuh sekolah swasta untuk mendidik warganya. Karena, sekolah negeri belum mampu menampung semuanya. 

Sumber: Rakyat Merdeka, Minggu 2 Agustus 2020, halaman 2.

QUOTE
quote
quote
quote
quote
quote