Dampak Geopolitik, DPR Dorong Pemerintah Ubah Target Wisman Demi Devisa
Anggota DPR Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan
Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, mendorong Kementerian Pariwisata RI segera menyesuaikan target wisatawan mancanegara (wisman). Hal ini menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Dalam kunjungan kerja reses di Lampung pada 23 April, Putra menilai kondisi geopolitik dunia saat ini berdampak langsung terhadap sektor pariwisata Indonesia. Terutama penurunan kunjungan wisatawan asal Eropa yang selama ini dikenal sebagai segmen “high value”.
“Kita harus realistis, kondisi geopolitik dunia saat ini tidak menguntungkan pariwisata. Jika pasar Eropa terhambat, kita harus mengoptimalkan potensi yang ada di depan mata, yakni kawasan Asia, Australia, dan Selandia Baru,” ujarnya, Jumat 24 April 2026.
Putra menjelaskan, wisatawan Eropa selama ini memiliki karakteristik durasi tinggal yang lebih lama serta tingkat belanja yang tinggi. Penurunan kunjungan dari segmen tersebut berpotensi mengurangi pemasukan devisa negara.
Menurutnya, perubahan fokus target wisman menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas devisa di tengah ketidakpastian global. Ia menilai posisi geografis Indonesia yang strategis, aman, dan nyaman seharusnya mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
“Negara membutuhkan sumber pemasukan devisa baru yang segar. Pariwisata seharusnya menjadi mesin utama pertumbuhan di tengah situasi global yang tidak menentu,” katanya.
Putra pun mendesak pemerintah agar tidak berlarut-larut dalam mengambil kebijakan. Ia menilai insentif bagi wisatawan asing perlu segera dieksekusi sebagai langkah mitigasi dampak ekonomi global.
“Pemerintah harus berpikir cepat, jangan sampai kita kehilangan momentum. Indonesia harus tetap menjadi destinasi yang kompetitif, aman, dan memberikan kemudahan bagi siapa pun yang ingin berkunjung,” ucal legislator Fraksi PDIP itu.
Dalam rapat kerja sebelumnya bersama Kementerian Pariwisata, Putra juga mengusulkan kebijakan bebas visa yang lebih agresif. Yakni, dengan membagi profil wisatawan mancanegara menjadi dua kategori.
Pertama, wisatawan prioritas kenyamanan dari negara maju seperti Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Bagi kelompok ini, kemudahan administrasi dan proses cepat dinilai lebih penting dibandingkan biaya visa.
Kedua, wisatawan sensitif harga, terutama dari China dan India, yang memiliki potensi jumlah besar. Namun sangat mempertimbangkan biaya tambahan seperti Visa on Arrival (VoA).
“Jika kita berikan fasilitas bebas visa, ini menjadi solusi win-win. Kita mendapatkan wisatawan yang mengejar kenyamanan sekaligus wisatawan yang mengejar efisiensi biaya, hasilnya, volume kunjungan meningkat dan devisa pun mengalir,” katanya.
Sumber: rri.co.id
