Putra Nababan, Politisi PDIP Kritik Keras Isu PHK Massal TVRI-RRI

TRIBUNNEWS.COM -  Isu kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di TVRI dan RRI buntut dari kebijakan efisiensi anggaran di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), kini menjadi sorotan tajam.

Diberitakan sebelumnya, narasi yang beredar PHK massal di TVRI dan RRI itu dikabarkan berdampak pada sekitar 1.000 pekerja media, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, serta tenaga teknis lainnya. 

Hal itu termasuk disorot politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Putra Nababan.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mempertanyakan transparansi dari jajaran direksi kedua lembaga penyiaran publik tersebut. 

"Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi," ujar Putra di DPR RI, Rabu (12/2/2025), mengutip Kompas.com.

Lantas siapa sosok Putra Nababan?

Putra Nababan merupakan anggota DPR RI 2 periode 2019-2024 dan 2024-2029 dari Fraksi PDIP.

Sebelum menjadi politisi, Putra dikenal sebagai jurnalis dan penyiar berita dalam program berita Seputar Indonesia RCTI dan pemimpin redaksi Metro TV.

Putra Nababan mengawali karir jurnalistiknya pada tahun 1994-1995 dengan menjadi wartawan majalah Forum Keadilan.

Selanjutnya ia menjadi managing editor di surat kabar Rakyat Merdeka pada tahun 1995 hingga 2001.

Pada tahun 2001 hingga 2004, Putra berpindah ke MetroTV sebagai presenter sekaligus chief reporter.

Dan sejak tahun 2004 sampai 2012, ia berkarir di RCTI sebagai wakil pemimpin redaksi serta membawakan beberapa acara berita.

Ia kembali ke Metro TV dengan jabatan baru sebagai pemimpin redaksi hingga tahun 2017. 

Sebelumnya lagi dirinya pernah bekerja di YAKOMA Mass Communication Firm sebagai investigator pada tahun 1992.

Riwayat Pendidikan

• SD PSKD lulus 986

• SMP TARAKANITA 1 lulus 1989

• WEST HIGH SCHOOL, IOWA lulus 1990

• MIDLAND LUTHERAN COLLEGE, NEBRASKA lulus 1994

Riwayat Organisasi

• PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

• IDEAS FELLOW, UNITY IN DIVERSITY, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHONOLOGY: 2008

• EMERGING LEADERS PROGRAM, HARVARD KENNEDY SCHOOL: 2016

• FORUM PEMIMPIN REDAKSI INDONESIA: 2017

• TIM KAMPANE NASIONAL JOKOWI MA'RUF (WAKIL DIREKTUR KOMPOL): 2019

Riwayat Pekerjaan

• RAKYAT MERDEKA MANAGING EDITOR 1995

• TRIJAYA RADIO HOST PROGRAM TALKSHOW 2005

• RCTI TV WAKIL PEMIMPIN REDAKSI 2008

• METRO TV & METRO TV NEWS.COM PEMIMPIN REDAKSI 2012

• BADAN NARKOTIKA NASIONAL
  (BNN) ANGGOTA KELOMPOK AHLI 2014

• ID TALENT FOUNDER & CO 2016

• Anggota DPR RI Anggota 2019

Kritik soal PHK Massal

Putra memberikan kritiknya, di mana seharusnya tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya diprioritaskan dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi.

“Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja," tegasnya.

Pihaknya mengkhawatirkan sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan.

Menurut Putra, pekerja media di daerah memiliki militansi tinggi meskipun bekerja tanpa perlindungan asuransi.

Oleh karena itu, ia meminta agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap. 

Ia juga mengkritik framing yang beredar di lapangan, di mana pemangkasan anggaran disebut-sebut akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini mismanagement narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?" katanya.

Sumber: Tribunnews