loader

Please Wait ...

Elva Nurrul Prastiwi
| Sabtu, 30 Okt 2021

Putra Nababan: Persepsi DPR Harus Dinilai Secara Fair

Semua keputusan di DPR RI diambil secara kolektif dengan pertimbangan matang dari pihak terkait, khususnya masyarakat.
Putra Nababan: Persepsi DPR Harus Dinilai Secara Fair Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan meminta semua pihak untuk menilai kinerja DPR-RI secara fair. 

Putra menyatakan, sebagai lembaga yang diisi 575 wakil rakyat dari sembilan fraksi berbeda, semua keputusan di DPR RI diambil secara kolektif dengan pertimbangan matang dari pihak terkait, khususnya masyarakat. 

Kalau berbicara tentang DPR, menurut Putra, kita tidak bisa berbicara tentang lembaga DPR saja. Kita juga harus fair menilai bahwa banyak juga individu-individu anggota DPR-RI yang turun ke bawah, berkomunikasi, menyerap aspirasi, melakukan riset, mengkritisi mitra kerja, serta mengemukakan pertanyaan berkualitas pada mitra kerja.

"Saya menyaksikan betul, banyak pemikiran genuine yang keluar dari para Anggota DPR RI dalam merumuskan suatu undang-undang di Badan Legislasi. Luar biasa, sesuatu yang saya tak lihat selama saya berkarir sebagai jurnalis, karena kita hanya mau melihat sesuatu yang besar dan 'seksi' saja. Kita tidak mau melihat yang mendetail," ujar Putra dalam sebuah talkshow di salah satu stasiun televisi swasta, baru-baru ini.

Jadi, menurut Putra, persepsi publik ini dibentuk juga oleh pengetahuan publik tentang kinerja anggota DPR yang sebenarnya. 

"Maka, ini 'PR'  DPR untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kerja-kerja Anggota di Komisi maupun Badan. Hal itu juga kami ceritakan ketika kami turun ke lapangan. Kami ceritakan pada masyarakat tentang kinerja kami di DPR," ujar Putra. 

Putra melanjutkan, sebagaimana yang dikatakan Ketua DPR RI mbak Puan Maharani, bahwa Anggota DPR ketika turun ke dapil, kita harus berkomunikasi dengan rakyat. Itu disampaikan Ketua DPR, di setiap pidato akhir masa sidang. 

"Sampaikan pada konstituen, apa yang sudah dikerjakan. Itu yang harus kita lakukan untuk mengatasi jurang komunikasi ini," ujar Putra. 

Namun, Putra mengatakan apabila citra DPR susah diangkat, hal itu wajar. Sebab, memang institusi DPR ini tidak seperti eksekutif, yang bagus atau tidaknya tergantung satu orang pimpinannya. 

"Gubernur, Bupati, Wali Kota, Menteri, Presiden, itu struktur organisasi nya memang seperti itu. Kalau DPR, kolektif semuanya," ujar Putra.

Dan bukan hanya di Indonesia. Menurut Putra, lembaga DPR di seluruh dunia juga menghadapi persoalan yang sama, yakni rendahnya persepsi publik terhadap mereka.

"Di seluruh dunia, kecuali di Amerika ketika masa Donald Trump, DPR menghadapi persoalan sama, yakni rendahnya persepsi publik dibandingkan persepsi tentang Presiden atau Perdana Menteri," ujar Putra.

Sumber: Gesuri.id

QUOTE
quote
quote
quote
quote
quote